Oleh : HIDAYAT
Kampar akan memasuki umur ke-75 tahun, gegap gempita dalam menyambut hari lahir negeri dengan julukan Serambi Mekkahnya Riau ini pun tampak wah, berbagai event digelar dalam rangka memeriahkannya, hingga mendatangkan tokoh publik (artis) menjadi agenda utama. Sayangnya, menginjak umur yang terbilang sudah matang banyak pekerjaan rumah (PR) Kampar perlu penanganan secara serius. Salah satunya program kebanggan yang sempat menjadi prioritas dalam memfasilitasi akses indrastruktur sembilan desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yakni Jalur Interpretasi.
Jalur interpretasi akan melewati sembilan desa mulai dari Desa Tanjung Belit, Batu Songgan, Tanjung Beringin, Gajah Betalut, Aur Kuning, Terusan, Subayang Jaya dan Pangkalan Serai. Pemerintah daerah Kabupaten Kampar pun menargetkan di tahun 2022 selesai dan bisa difungsikan. Sayangnya, sejak dimulai pada awal 2019 hingga memasuki 2025 impian masyarakat sembilan desa selama puluhan tahun tetap menjadi mimpi yang entah kapan terelisasi.
Seyogyanya pembukaan jalur tersebut diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat jadi lebih baik, sekaligus bisa digunakan sebagai jalur evakuasi untuk warga ketika kondisi darurat. Karena selama puluhan tahun satu-satunya akses transportasi adalah transportasi air melalui sungai Subayang yang menjadikan biaya mobilitas warga tinggi belum lagi resiko ketika memasuki musim penghujan.
Padahal pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI di Jakarta telah merestui, dan seluruh stake holder di Pemda Kampar mengaku siap merelisasikan perencanaan jalur darat sepanjang 39 KM dengan lebar 1,5 meter, pada masa pemerintahan mendiang Bupati Azis Zainal dan Wakil Bupati Catur Sugeng Susanto.
Sayangnya, agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Kampar Kiri Hulu pada Januari 2025 kemarin. Tidak ada pembahasan spesifik mengenai kelanjutan jalur interpretasi, meski mengacu pada visi dan misi pembangunan Kabupaten Kampar. Secara garis besar soal Penguatan nilai-nilai keagamaan dan budaya, Pembangunan ekonomi dan produktivitas berkelanjutan, Peningkatan infrastruktur berkelanjutan, Penguatan daya saing sumber daya manusia secara berkelanjutan, Pembangunan yang inklusif, Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Tata kelola pemerintahan yang baik.
Lalu, apakah jalur inteepretasi yang telah menelan biaya lebih kurang 35 miliar akan menjadi sebuah proyek mangkrak atau sebuah “Jualan Program” untuk menarik simpatisan masyarakat semata. Maka pada momen HUT Kampar ke-75 semoga menjadi atensi pasti, terlebih soal pemerataan pembangunan.
Penulis adalah Koordinator Liputan SANGGAM.info
