WISATA KAMPAR PERLU PERDA

180
            Bangkinang (SANGGAM.info) Pengembangan Kepariwisataan sudah menjadi kebijakan Nasional. Provinsi Riau juga menjadikan Pariwisata sebagai alternative pendapatan bagi daerah bahkan di Kabupaten Kampar. Untuk Kabupaten Kampar, guna memacu arah pengembangannya, Pemerintah daerah Kampar akan membuat Rancangan Induk Pengembangan  Pariwisata (RIPDA), dan akan diteruskan dengan Master Plan dari masing-masing objek wisata, dan membuat DED objek wisata tersebut.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Drs. Syamsul bahri, M.Si kepada SANGGAM.info di ruang kerjanya Bangkinang. Dikatakan Syamsul, Dokumen-dokumen itu terstruktur secara bertahap guna proyeksi pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kampar,” Ujar Syamsul.
Pria berkumis tipis ini mengatakan, “Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar punya Renstra yakni Rencana Strategis Pembangunan dibidang Pariwisata. Di situ sudah tercantum bagaimana pengembangan suatu wilayah dan kawasan pariwisata itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan,” Imbuh Syamsul.
“RIPDA yang dirancang tersebut, nanti jika perlu kita Perda-kan. Supaya punya paying hukum. Karena dalam RIPDA itu mencantumkan lokasi-lokasi atau kawasan-kawasan yang dijadikan sebagai Destinasi Wisata. Selanjutnya akan dijabarkan dalam bentuk Master Plan,” Ujar ayah tiga anak ini.
Menyinggung soal pembangunan dunia kepariwisataan tidak bisa hanya oleh Dinas Pariwisata saja, Syamsul Bahri buru-buru menukas, “Itu betul. Betul itu. Kepariwisataan itu kan lintas sector. Ada peran-peran serta dari masing-masing sector. Ada pula peran serta dari masing-masing swasta dan peran masyarakat,” Katanya bersemangat.
“Jika Suatu daerah tujuan wisata itu punya potensi,  tapi tanpa didukung sarana dan prasarana infrastrukturnya bagaimana? Aksesabilitas daerahnya bagaimana? Ini kan gaweannya OPD lain. Juga terhadap penyediaan sarana Air Bersih, Telekomunikasi, Listrik dan sebagainya. Ini perlu kerjasama antar sektoral yang saya sebutkan tadi,” Papar Syamsul Bahri.
Disamping itu sebuahy objek wisata harus ada sarana prasarana penunjang, seperti Akomodasi, Transportasi, penginapan atau hotel atau home stay, disamping tempat atau sarana bagi wisatawan untuk mendapatkan konsumsi. Ini kan disediakan oleh mswasta ataupun masyarakat setempat,” Lanjutnya.
Lebih lanjut Syamsul menjelaskan, bahwa dalam pembangunan dunia pariwisata peran serta masyarakat juga tidak bisa dianggap sepele. Keramah tamahan, masyarakat yang wellcome terhadap wisatawan serta menciptakan suasana nyaman dan aman dalam Sapta Pesona Wisata, itu kan andil terbesarnya dari masyarakat.
Jadi semuanya punya peran. Pemerintah daerah dengan lintas sektornya, swasta, masyarakat dan pers-pun ikut menyukseskan pengembangan dunia wisata. Tidak bisa hanya oleh Dinas ini saja. Untuk itu, ke depannya sesuai dengan kebijakan nasional bahwa Pariwisata ini dijadikan alternative pendapatan bagi Negara dan di daerah, maka selayaknya pula perhatian serius kita tujukan untuk dunia kepariwisataan,” Pungkas Syamsul bahri optimis akan perkembangan wisata di Bumi Serambi Mekkahnya Riau ini. (Full).
Komentar Facebook