PUTUSAN MK RUGIKAN DAERAH (Terkait Uji Materi UU No. 28 Tahun 2009)

2004

Bangkinang (SANGGAM.info) Telekomunikasi mutlak digunakan hampir seluruh umat manusia, tentunya juga membuka peluang besar bagi dunia Usaha dalam bidang telekomunikasi itu. Sebut saja TELKOM, XL, INDOSAT, 3, dll.

Karenanya, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-undang tersebut menyebutkan, Menimbang :

a. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara

hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia

Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan.

Point b, UU No. 28 tersebut menyatakan, bahwa dengan berlakunya undang- undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berkali-kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Untuk Point c, bahwa Pajak daerah dan retribui daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang pentng guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

“Tiga point tersebut yang terpenting digaris bawahi,” Tegas Alfian, S.Sos kepada SANGGAM.info Selasa, 16/09/2015. Dan untuk segi Telekomunikasi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang ambil contoh kasusnya adalah dirugikan setiap tahunnya sebesar Rp. 1 Milliar atas Retribusi Menara /Tower Telekomunikasi. Apa pasal? Dikatakan Alfian yang didampingi Salmi Hadi, “Kerugian yang dialami Kabupaten Kampar sama halnya yang dirasakan oleh Kabupaten / Kota diseluruh Indonesia. Mereka juga mengalami penurunan pendapatan daerah atas berdirinya menara telekomunikasi di daerahnya masing-masing, karena ini berlaku untuk seluruh Indonesia,” Kata Alfian lagi.

Hal itu disebabkan dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:

46/PUU-XII/2014, setelah menguj Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tersebut diatas.

Putusan permohonan pemohon atas nama PT. KAME KOMUNIKASI INDONESIA yang diwakili oleh Nabil Yusuf sebagai Direktur, yang berkantor di Jalan Kebon Pala 1/I, Tanah Abang, Jakarta Pusat ini.

Menangnya perusahaan tersebut yang diwakili oleh Donny Tri Istiqomah, SH, MH, Radian Syam, SH, MH., Andhika Dwi Cahyanto, SH, Siswandi, SH dan KGS. A. Bella Sati, SH. Selaku advokat dalam gugatan uji materi tersebut yang mendapat kuasa khusus dari Direktur PT. Kame Komunikasi Indonesia, membuat Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia mengalami pengurangan pendapatan daerah, disamping perusahaan akan mengalami keuntungan signifikan atas Putusan MK RI tersebut,” Sebut Alfian tenang seraya melempar senyum.

ma

Sementara itu ketika dimintai komentarnya Aktifis mahasiswa Anton menyatakan, meski belum tahu jelas putusan MK yang dimaksud, ia menyayangkan putusan tersebut, “Dampak lebih kongkritnya atas pencabutan retribusi Menara Telekomunikasi tersebut jika angka yang berkisar Rp. 1 milliar tersebut digunakan untuk usaha peningkatan ekonomi masyarakat maka ini tentulah berdampak negative,” Ujar Anton. Dengan asumsi jika dana Rp. 1 miliar dibagikan kepada masyarakat ekonomi lemah sebanyak 500 kepala keluarga (KK), maka setiap KK tersebut mempunyai modal usaha sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

“Dengan modal Cuma-Cuma tersebut, maka kesejahteraan masyarakat Kampar akan meningkat dengan bangkitnya ekonomi 500 KK masyarakat tersebut,” Pungkas Anton singkat. (Full).

Komentar Facebook